Mathla’ul Anwar adalah ormas Islam terbesar di Indonesia setelah Muhammadiyah dan NU. Didirikan di Menes, Pandeglang, pada tahun 1334 H atau 10 Juli 1916 M oleh sepuluh orang ulama, diantaranya adalah Kiai Yasin (1860-1937) dan Kiai Mas Abdurrahman (1868-1943). Nama Mathla’ul Anwar sendiri artinya tempat terbitnya cahaya, yang tentu dimaksudkannya sebagai upaya pembebasan umat dari kebodohan dan keterbelakangan. Dari defisnisi ini dipahami mengapa Mathla’ul Anwar konsisten menjadikan pendidikan dan dakwah sebagai usaha perjuangan organisasi.


Kelahiran Mathla’ul Anwar, seperti juga ormas lain pada periode awal abad ke-20, menandai perjuangan kebangkitan nasional. Karena itu semangat pendidikan dan dakwah yang dibangun pada periode tersebut menekankan semangat pembebasan atau rasa kemerdekaan, yang saat itu berhadapan dengan kolonialisasi Barat (Belanda) dengan segala dampak politiknya. Memang tidak menutup kemungkinan ada di antara para santri dan alumni serta pendukung Mathla’ul Anwar yang kemudian terlibat perang revolusi kemerdekaan dan masuk barisan gerilyawan.
Fenomena ini seakan menjelaskan betapa kesadaran sosio-religius yang dimiliki para ulama telah menyiapkan landasan nilai untuk mengisi perubahan sosial dengan pentingnya pendidikan Islam, baik sebagai sumber motivasi perjuangan dan sekaligus pengetahuan dan tindakan. Sumber pengetahuan tersebut mempertanyakan kembali apa yang seharusnya terjadi dalam kehidupan sosial menurut ajaran Islam.

Munculnya Mathla’ul Anwar sebagai pergerakan baru di Banten saat itu pada dasarnya berhubungan dengan kondisi perkembangan dunia Islam di berbagai tempat. Keterkaitan ideologis dan kultural antara pemikiran Jamaluddin al-Afghani (1839-1897) dan Muhammad Abduh (1845-1903) dengan tradisi pendidikan Islam lokal tidak dapat dihindari, dan ini yang kemudian mempengaruhi perkembangan Mathla’ul Anwar. Namun semenjak kemerdekaan sampai sekarang Mathla’ul Anwar terus melakukan penyesuaian secara bertahap mengikuti perkembangan nasional.

REVITALISASI
Kini usia Mathla’ul Anwar hampir mendekati satu abad. Kiprahnya dalam bidang pendidikan dan dakwah sebagai pilihan perjuangan meniscayakannya eksis, walaupun perkembangannya tidak terlalu menonjol. Permasalahan internal – dan kini sedang dicoba dicarikan solusinya melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) Mathla’ul Anwar Provinsi Banten – adalah mendorong pergerakan organisasi Mathla’ul Anwar dari desa ke pusat kota, baik kota-kota provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya ini penting dalam rangka mengakses pengaruh politik sesuai dengan semangat otonomi daerah. Kemampun kerja sama antara pengurus wilayah (PW) dan daerah (PD) Mathla/ul Anwar dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah merupakan kebutuhan yang komplementer. Karena itu pembenahan organisasi Mathla’ul Anwar di tingkat PW dan PD merupakan program mendesak. Kemampuan bargaining di bidang sosial dan pemikiran yang ditujukkan kepada prestasi pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat merupakan revitalisasi organisasi yang harus dibangun. Karena itu rasa keterpencilan dan arogansi organisasi adalah hambatan dalam mewujudkan tanggung jawab bersama. Peran masyarakat dalam konteks otonomi daerah sebenarnya dapat mencakup peran ormas, tentunya adalah yang terorganisasi dengan baik. Seperti diketahui otonomi daerah menawarkan pola pembangunan dengan tradisi politik yang lebih sesuai dengan nilai kultur setempat demi tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi.


Dalam hal ini Mathla’ul Anwar dapat turut serta menyiapkan dan memperkuat tradisi politik seperti itu dan sekaligus berpartisipasi penuh dalam membangun pemerintahan yang baik.
Selain itu di wilayah perkotaan terdapat kemudahan-kemudahan dalam proses mobilitas kegiatan, baik karena dukungan transportasi maupun informasi. Bila saja Mathla’ul Anwar dapat menemukan peranannya yang strategis dan terintegratif dengan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), bukan mustahil pada gilirannya akan mendapatkan sumber dana APBD, sepanjang itu digunakan bagi kepentingan publik.

Dalam rangka itu penguatan identitas organisasi perlu diperkuat melalui proses pencitraan dan kegiatan yang luas. Melalui pendidikan dan dakwah penguatan identitas organisasi dapat dilakukan, melalui prestasi-prestasi masing-masing yang dibina secara serius oleh organisasi Mathla’ul Anwar di berbagai tingkatannya. Karena itu pengurus wilayah dan daerah di lingkungan Mathla’ul Anwar harus memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan pendidikan di masing-masing perguruan.

JARINGAN
Kehidupan organisasi tidak lepas dari kemampuan memperluas jaringan sosial, baik personal maupun institusional. Perluasan jaringan merupakan revitalisasi organisasi yang pokok dalam rangka membangun akses dan penumbuhan organization power secara positif, baik untuk syiar dakwah maupun bagi perluasan pasar pendidikan. Kebangkitan Mathla’ul Anwar dipandang dari perspektif potensi organisasi dapat menjadi kekuatan kolektif, jika saja secara geo-politik memiliki jumlah cabang dan ranting di berbagai tempat dengan jumlah anggota-anggotanya yang banyak dan setia kepada organisasi. Untuk itu soliditas pengurus memang harus dipelihara melalui program-program dakwah dan pendidikan, meskipun jauh di wilayah pedalaman.

Dalam upaya membangun jaringan dan sekaligus merealisasikan da’wah harus ada kecenderungan di kalangan pengurus Mathla’ul Anwar untuk memandang umat Islam yang berbeda-beda itu sebagai kesatuan dengan menawarkan nilai dasar solidaritas dan mecarikan solusi-solusi yang mendasar dari kesulitan yang dihadapi umat. Dengan demikian rasa tegar berorganisasi akan tumbuh, karena ada cita-cita kolektif yang ingin dicapai bersama. Hal ini sedapat mungkin beriringan dengan proses kaderisasi dan pemberdayaan yang bertujuan untuk membuat orang-orang terorganisasi di bawah bimbingan Mathla’ul Anwar, dan demikian lebih mudah memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi mereka.

Di tengah tajamnya kompetisi sosial yang cenderung individual dan pragmatis, Mathla’ul Anwar dapat menawarkan nilai-nilai ketegaran hidup bermasyarakat sambil memberikan program-program alternatif, baik life skill maupun pengembangan wawasan. Di sini terdapat kepentingan yang sama antara tugas dakwah yang diemban Mathla’ul Anwar dengan program pemerintah daerah di bidang pendidikan dan sosial.
Dalam rangka merealisasi program tersebut pengurus Mathla’ul Anwar memang tidak dapat mengabaikan kepentingan politik penguasa. Pendekatan budaya tampaknya akan lebih mudah membangun saling pemahaman dan pengertian dalam menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan bersama, ketimbang pendekatan ideologis yang belum tentu memiliki persepsi yang sama. Hal ini berlaku baik dengan pemerintah sebagai legalisator negara, maupun dengan kelompok masyarakat yang memiliki keragaman pandangan.
GEJALA KOTA
Mathla’ul Anwar harus bergerak dari kota ke desa, bukan sebaliknya. Meskipun di desa-desa terdapat basis Mathla’ul Anwar dalam jumlah yang paling besar, tetapi pergerakan dakwah dan pendidikan tidak lepas dari dukungan finansial, teknologi, informasi dan SDM (pemikiran) yang umumnya berada dan mudah di dapat di pusat-pusat perkotaan. Tanpa mengabaikan dukungan partisipasi, efektivitas pergerakan da’wah dan pendidikan akan jauh lebih cepat tumbuh di kota. Karena itu PW dan PD Mathla’ul Anwar harus mulai memikirkan untuk memanfaatkan potensi sumber daya, peluang dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan pembangunan di wilayah perkotaan sebagai strategi bagi pengembangan organisasi di masa depan. Ia harus menjadi “gejala kota”, dan demikian akan selalu respons teradap berbagai perkembangan zaman. Semoga !

*Penulis  Oleh Herman Fauzi : adalah alumni Mathla’ul Anwar tinggal di GPA Dalung, Kota Serang.